Ujian Nasional Berbasis CBT Diikuti 500 Sekolah

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Computer Based Testing (CBT) yang digelar 7 April mendatang akan diikuti 500 sekolah di seluruh Indonesia. Rencananya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menggelar try out (TO) simulasi serentak pada akhir Maret ini.

"Sementara 200 sekolah masih dalam tahap verifikasi. Penetapan sekolah yang akan mengikuti UN CBT akan segera kita tetapkan," ungkap Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud, Nizam di Jakarta, Senin (9/3). Sedangkan, bagi sekolah yang belum siap, akan menggunakan paper base test atau UN umum biasa dengan medium kertas.

Nizam menjelaskan, sekolah-sekolah yang lolos verifikasi sudah diinstall aplikasi UN CBT. Mereka bisa melakukan uji coba atau try out (TO) pada UN CBT bagi siswa kelas tiga. "Rencananya, Kemendikbud akan memberlakukan TO simulasi atau gladi bersih serentak pada pada akhir Maret. Sedangkan UN CBT sendiri akan dimulai di SMA pada 7 April dan dua minggu setelahnya akan diberlakukan di SMP," jelasnya.

Dalam pelaksanaan UN CBT tersebut akan digelar di Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan 3 mode pelaksanaan. Pertama, UN online (full online), yaitu seluruh terminal perangkat kumputer terhubung ke server pusat dengan jaringan internat yang baik dan materia soal UN langsung dari server pusat.

Kedua UN semi online, terminal ujian dilayani oleh server local, lalu materi soal UN dan hasil UN dikirim melalui jaringan secara asynchronous (sinkronisasi). Ketiga UN offline, terminal ujian dilayani oleh server lokal di daerah, kemudian materi soal UN dan hasil UN dikirim melalui storage media. "Maka yang benar adalah UN berbasis komputer atau CBT, bukan UN online," katanya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas mengatakan, UN CBT memang program baru di dunia pendidikan Indonesia. Untuk itu harus disambut positif, selama bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. "Karena pertama kalinya, pasti nanti akan ditemukan sejumlah kendala. Terlebih ini merupakan formula baru dalam ujian untuk siswa-siswa di SMP, SMA, dan SMK. Pemerintah harus bisa mengantisipasinya. Dan kedepannya harus lebih baik lagi penyelanggaraannya," ujarnya.

Sebagai langkah awal penerapan UN berbasis CBT, kata Darmaningtyas, pemerintah harus menjamin prasarana saat ujian benar-benar siap terpakai. Agar, tidak menganggu proses UN. Misalnya software atau aplikasi yang dipakai ujian dalam kondisi baik dan tidak error saat digunakan. Selain itu, komputer yang disediakan juga baik. "Pemerintah harus menjamin semua peralatan dalam kondisi yang baik. Jangan sampai UN CBT justru semakin memperkeruh pelaksanaan UN pada umumnya," katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Institute For Education Reform dari Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen mengatakan memang dalam UN umum biasa rentan terjadinya kebocoran. Hanya saja, pelaksanaan UN CBT bisa menghemat biaya. "Seperti tidak berprinsip, kalau belum siap mengikuti UN berbasis CBT. Tidak usah ikut dulu, saya lebih mengutamakan kenyamanan," ungkapnya.

Dia melanjutkan, dalam rapat Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 6 bulan lalu dengan Kemendikbud, ketika UN tidak mempengaruhi kelulusan dan hanya sebagai pemetaan. Sebaiknya UN di tiadakan saja atau dihapuskan. Artinya SD, SMP dan SMA diserahkan kepada pemerintah kota atau daerah masing-masing provinsi. "Takut UN tidak ada manfaat, lalu dicari-cari manfaatnya. Sementara dulu UN dulu gencar di sosialisasikan untuk pemetaan," tutupnya.

Sumber : www.radarpena.com