Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) sejak beberapa tahun silam menggalakkan gerakan
pembudayaan pendidikan inklusif kepada masyarakat. Hasilnya cukup
memuaskan. Hingga akhir 2014, sudah ada 60 daerah di Indonesia yang
menyatakan diri sebagai daerah peduli pendidikan inklusif. Pada 2015
ini, minimal ada 20 daerah baru yang diusulkan mendapatkan penetapan
sebagai daerah peduli pendidikan inklusif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat
Pembelajaran Direktorat PKLK Pendidikan Dasar Kemendikbud, Praptono
dalam Seminar Sehari Pendidikan Inklusif di Jakarta, Rabu (8/4/2015). Ia
mengatakan, ke-60 daerah tersebut terdiri atas 12 provinsi dan 48
kabupaten/kota. Gerakan penyadaran pendidikan inklusif mengoptimalkan
peran pemerintah daerah, misalnya melalui pengalokasian anggaran daerah
untuk pendidikan inklusif.
“Berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam
pendidikan inklusif ini bisa lebih dioptimalkan. Kapasitas dan
kemampuan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama di dalam mendukung
gerakan pembudayaan pendidikan inklusif ini. Artinya, banyak anggaran
daerah yang selama ini tidak teralokasikan untuk anak-anak berkebutuhan
khusus, akhirnya sudah mulai ada keberanian dari para gubernur, wali
kota, dan bupati untuk menyisihkan anggaran dalam rangka melayani
anak-anak berkebutuhan khusus,” jelasnya.
Sejak 2011, Kemendikbud bekerja sama dengan Helen
Keller International (HKI) juga membuat terobosan berupa pemberian
penghargaan kepada tokoh-tokoh nasional pendidikan inklusif dalam bentuk
“Inclusive Education Award”. Setiap tahun ada enam tokoh pendidikan
inklusif yang diberikan penghargaan ini. Hingga kini, sudah ada 48 orang
tokoh nasional pendidikan inklusif yang menerima penghargaan tersebut.
“ Kami juga sudah menyusun profil para penerima
penghargaan ini. Rencananya pada 2015 ini, bukunya akan kami terbitkan,
sehingga nanti bisa menjadi keteladanan bagi para pejuang pendidikan
inklusif,” tutur Praptono.
Dalam kesempatan yang sama, Acting Country
Director HKI, Satya Prabha Kotha mengatakan, sejak 2003 yayasan ini
telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Seminar sehari yang
diselenggarakan ini merupakan awal dari kegiatan pelatihan kepala dan
pengawas sekolah yang akan dilaksanakan pada 16 dan 17 April 2015.
Peserta seminar ini berasal dari DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor,
Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bekasi.
“Program yang dilakukan oleh HKI telah memberikan
kesempatan kepada sekitar 26 ribu anak berkebutuan khusus untuk sekolah
di sekolah umum. Meski cukup banyak kesuksesan yang telah diraih dalam
kerja sama ini, namun tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan
inklusif masih ada. Untuk itu pelatihan ini digelar,” tutur Satya.
Posts
0 comments :
Post a Comment